GOVERNMENT RELATIONS

Government Relations, yang merupakan salah satu bagian dari fungsi corporate communications. Kunci utama dalam tugas berhubungan dengan Pemerintah adalah mengenali berbagai lembaga yang bersangkutan, mengenali struktur dan birokrasinya dan memenuhi persyaratan atau peraturan.

Langkah-langkah yang dapat dibangun adalah pertama kali terlebih dahulu mengumpulkan data dan fakta kemudian menginterpretasikan dan memprediksikan langkah Pemerintah, menginterpretasikan dan merumuskan langkah perusahaan kepada Pemerintah . Fungsi dari Government Relation penting dalam membangun komunikasi dengan Pemerintah berikut dengan pejabatnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Diperlukan kesabaran dalam mendengar dan kemampuan menyampaikan pesan agar berhasil menjalankan hubungan baik dengan Pemerintah.

Dalam prakteknya, Government Relations seringkali identik dengan urusan melobi. Terkait dengan melobi pemerintah masih sering dilakukan sendiri oleh Pemimpin Puncak ataupun pemilik Perusahaan. Sebagai seorang pelobi tentunya memiliki berbagai persyaratan yakni memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan/menentukan tokoh yang harus dan patut dihubungi, memiliki integritas (menguasai substansi permasalahan dan dapat dipercaya), mampu menjalin hubungan kemitraan (hubungan setara) serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif (cara, saat dan lokasi yang tepat dan bila perlu menemukan pendamping yang memahami substansi masalah).


Dalam mengkonsep pesan kunci yang akan disampaikan kepada pemerintah Government Relations tersebut harus memahami inti pesan perusahaan, kaitkan dengan isu yang sedang berkembang yang mengacu kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian pesan tersebut harus dikemas dengan baik agar sesuai dengan minat, dan kepentingan masyarakat, bukan mengacu pada kepentingan perusahaan.

Dalam mengembangkan isu mengenai perusahaan berdasarkan fakta yang relevan, hati-hati terhadap penggunaan fakta dan pesan lain yang terkesan lebih mementingkan diri sendiri dan sebaiknya mendahulukan isu mengenai pemerintah lebih dari kepentingan perusahaan. Kemukakan pandangan perusahaan mengenai suatu kebijakan/peraturan untuk mendukung kepentingan perusahaan. Bila memang terpaksa mengemukakan posisi yang bertentangan, upayakan untuk mengambil perspektif yang lebih luas daripada sekedar memenuhi kepentingan perusahaan.